Aku Tak Pernah Bisa Merayakan Oktober karena Negara Ini Belum Juga Menepati Sumpahnya

Barangkali tak ada bulan yang lebih fasih mengenang dibanding Oktober. Ia dibuka dengan Hari Kesaktian Pancasila, disusul hari jadi tentara, lalu ditutup dengan Sumpah Pemuda, seakan negara ini sengaja menyimpan ingatan-ingatan terbaiknya dalam satu laci yang sama dan hanya membukanya setahun sekali. Saban Oktober tiba, spanduk dipasang di gerbang kantor kelurahan, pidato dibacakan dengan nada yang tak pernah berubah, dan anak-anak sekolah mengucap ikrar yang mereka hafal tanpa sempat mereka mengerti. Tahun ini, Sumpah Pemuda diperingati dengan cara yang lain. Anak-anak muda memilih berbaris di jalanan, bertahan di bawah hujan deras untuk menagih janji yang tak kunjung ditepati.

Aku dilahirkan di ekor bulan itu, ketika gema sumpah para pemuda belum sepenuhnya reda. Dua puluh sembilan tahun kemudian, aku masih belum tau harus menganggapnya kebetulan yang manis atau lelucon yang getir.

Kegamangan itu makin terasa setelah aku membaca kolom Zainal Arifin Mochtar di Kompas, “Negara di Oktober”. Uceng menulis bahwa Indonesia tak cukup hidup dari ingatan tentang masa lalunya. Kesaktian Pancasila terletak pada kemampuannya menjaga manusia dari kesewenang-wenangan, dan upacara setahun sekali tak akan pernah cukup untuk membuktikannya. Aku membaca tulisan itu berulang kali, seperti orang yang akhirnya menemukan cermin setelah lama hanya bisa meraba wajahnya sendiri.

Para pemuda tahun 1928 tidak menunggu negeri ini merdeka sempurna untuk bersatu. Hampir seabad kemudian, kata persatuan masih terus diucapkan dari podium ke podium, tapi maknanya seperti diperas hingga tinggal ampas: bersatu berarti setuju, dan yang tak setuju dicurigai hendak memecah belah. Mohammad Hatta, seperti dikutip Uceng, menyebutnya persatean, yakni persatuan yang dipaksakan. Persatuan dalam sebuah negara tidak menuntut semua orang menyetujui pemerintah. Ia hanya menuntut semua orang menjaga aturan main bersama, termasuk aturan yang membuka ruang bagi penguasa untuk dikritik dan dikoreksi.

Belakangan ini aku menyaksikan perubahan kecil yang lucu sekaligus menyedihkan. Orang-orang mulai enggan mengacungkan dua jari ketika difoto, sebab pose yang dulu paling lugu sedunia itu kini terasa punya pemilik sejak angkanya tercetak di surat suara. Bapak-bapak beralih mengacungkan jempol atau melipat tangan di depan perut. Anak-anak muda menahan kelingking dengan ibu jari dan membiarkan tiga jari lainnya berdiri tegak, salam perlawanan terhadap Capitol dalam The Hunger Games yang kemudian dibawa anak-anak muda Thailand dan Myanmar ke jalanan yang sungguhan. Tiga jari memang pernah menjadi nomor urut di pemilu yang sama, tapi aku menduga yang dicari kawan-kawanku hanyalah satu isyarat tangan yang belum disita siapa pun. Sungguh jauh politik telah merembes ke hidup kami, hingga jari pun harus berhati-hati.

Namun keresahanku melampaui urusan pose dan simbol. Di usia ketika orang tua kami dulu sudah berani mencicil rumah, banyak dari kami masih mengantre lowongan kerja sambil mendekap map berisi ijazah dan surat kelakuan baik. Dua tahun terakhir terasa seperti menanak nasi di periuk yang bocor. Anak-anak sekolah dilarikan ke puskesmas setelah menyantap makanan yang dijanjikan bergizi. Hutan yang digunduli pulang ke rumah warga di Sumatra sebagai kayu gelondongan yang dibawa banjir, sementara jerubu kembali menyesakkan dada bayi dan orang tua di kota-kota yang terlalu jauh dari ibu kota untuk dianggap darurat. Seorang pengemudi ojek daring yang mencari nafkah tak pernah pulang setelah terlindas kendaraan aparat. Setiap kali kami bertanya, jawaban yang datang lebih sering berupa curiga. Kami ditunggangi, kami dibayar asing, kami tak cinta tanah air.

Bulan ini, keresahan itu bahkan dijadikan bahan olok-olok. Ketika spanduk bertuliskan turunkan biaya hidup dibentangkan di jalan, sebagian orang menyahut agar kami menurunkan gaya hidup saja. Antrean iPhone 18 di sebuah hotel mewah di Jakarta dan tiket konser yang tandas dalam hitungan menit diarak sebagai bukti bahwa kami sebenarnya mampu, hanya pandai merengek.

Ngantre iPhone bisa, nonton konser sanggup, giliran BBM naik mengeluh.

Gaya hidup masih bisa dipangkas sampai ke tulang, tapi beras, ongkos angkot, dan tagihan listrik tak pernah bisa ditawar. Menyuruh rakyat mengencangkan ikat pinggang, sementara celana para pejabat kian longgar, adalah penghinaan yang dibungkus nasihat.

Belum lagi, menjadi perempuan di negeri ini berarti menanggung hitungan yang jauh lebih panjang. Setiap bungkus pembalut yang kubeli saban bulan ikut dipungut pajak, seakan menstruasi adalah kemewahan yang kupilih sendiri. Di usia yang tak lama lagi menginjak kepala tiga, kerabat pun mulai rajin bertanya kapan menikah, dan biasanya kujawab dengan kalimat paling aman yang kupunya: jodoh di tangan Tuhan. Padahal diam-diam aku menghitung ongkos resepsi, uang muka rumah yang kian menjauh, biaya bersalin, dan uang sekolah anak yang bahkan belum lahir, angka-angka yang ditentukan oleh kebijakan dari ruang-ruang yang jarang diisi perempuan. Jodoh barangkali memang di tangan Tuhan, tapi gaji yang tak kunjung cukup untuk memulai hidup bersama jelas ditentukan oleh tangan manusia. Bagi perempuan sepertiku, biaya hidup adalah persoalan politik.

Lalu kami harus bagaimana? Diam, sambil tetap membayar pajak dan menghafal lima sila? Pergi mencari hidup di negeri orang, lalu dicap tak nasionalis? Atau bertahan dan bersuara, lalu dimintai keterangan? Negara rajin menagih cinta dari anak-anak mudanya, tapi tak pernah sekali pun bertanya apakah cinta itu pernah dibalas.

Seabad lalu, Tan Malaka sudah lebih dulu menggugatnya. Pada 1921, di umur kira-kira dua puluh empat, ia menulis risalah pendek SI Semarang dan Onderwijs untuk sekolah anak-anak kaum melarat. Ia berharap murid-muridnya “jangan kelak membelakangi Rakyat,” dan mengeluhkan pemerintah kolonial yang tak sanggup menyekolahkan separuh anak negeri karena uangnya sudah banyak termakan oleh lasykar darat dan laut. Bagaimana mungkin keluhan seorang pemuda terhadap penjajah seratus lima tahun lalu terdengar begitu akrab di telinga kami yang hidup di zaman merdeka?

Hah … negara ini rajin sekali merayakan sumpah, tapi lalai menepatinya. Padahal negara ini pun pernah bersumpah. Dalam Pembukaan UUD 1945, ia berjanji melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jerubu, anak-anak yang keracunan makanan sekolah, dan pengemudi ojek yang terlindas adalah janji melindungi yang diingkari. Antrean kerja, biaya hidup, dan pajak pembalut adalah janji menyejahterakan yang diingkari. Keluhan Tan Malaka yang masih terdengar begitu akrab hari ini adalah janji mencerdaskan yang diingkari. Kami, anak-anak mudanya, diperlakukan seperti pepatah lama, habis manis sepah dibuang. Suara kami dirayu menjelang pemilu, lalu disisihkan begitu kursi sudah diduduki.

Meski begitu, aku menolak tulisan ini berhenti sebagai ratapan. Tan Malaka menutup risalahnya dengan keyakinan bahwa kepercayaan rakyatlah yang mendorong mereka terus berjalan, dengan tiada menoleh kiri-kanan, padahal negeri ini kala itu bahkan belum punya nama di peta dunia. Terlalu memalukan rasanya kalau kami menyerah lebih dulu. Orang tak akan repot-repot marah pada sesuatu yang tak ia cintai. Maka jika negara lalai pada sumpahnya, setidaknya aku tak ingin lalai pada sumpahku sendiri. Di penghujung Oktober ini, izinkan aku menuliskannya, dengan huruf-huruf yang lebih kecil dari sumpah tahun 1928, tapi kuharap sama keras kepalanya. Aku bersumpah untuk tidak terbiasa. Aku bersumpah untuk terus bertanya, sekalipun dibalas curiga. Dan aku bersumpah untuk tidak membelakangi rakyat.

Mungkin suatu hari, ketika negara ini sempat menengok anak-anak mudanya, Oktober akan belajar menepati sefasih ia mengenang. Saat itu kami bisa kembali berfoto dengan jari berapa pun tanpa perlu cemas, dan aku barangkali akan belajar merayakan bulan kelahiranku dengan sungguh-sungguh.

Bacaan Lebih Lanjut: