Sumber Foto: AFP/Juni Kriswanto
Belakangan, banyak diskursus tentang apa itu tone deaf. Maudy Ayunda dibilang tidak pantas untuk mengomentari perlunya membatasi konsumsi informasi di tengah badai berita buruk. Klaim tersebut memang terdengar masuk akal. Ia seolah lupa pada segala privilese yang membuatnya bisa bicara begitu.
Nasihat Maudy memang cuma berlaku untuk orang yang tidak langsung terdampak berita buruk. Maudy bisa diet digital karena ia tidak tercekik asap karhutla atau abu Krakatau. Ia tidak punya anak yang makan MBG. Ia hidup nyaman dengan suaminya, pebisnis crypto yang tidak jauh terhubung dengan jaringan oligarki yang bertanggung jawab pada derita yang dihadapi mayoritas jelata Indonesia.
Namun menurutku, aspek menarik dari diskursus ini bukan cuma perihal siapa yang berhak mengatakan apa. Dorongan “puasa informasi” ini muncul menanggapi situasi yang nyata. Setiap hari, memang ada lusinan story Instagram menimpali rentetan peristiwa buruk yang kita alami; mengajak kita untuk repost dan marah-marah. Tapi di saat yang sama kita tidak bisa berbuat banyak untuk menanggapi masalah itu. Akhirnya, rasa resah yang tidak terarah ini rentan bikin kita burnout dan beralih menjadi antipati.
Anton Jager menyebutnya sebagai hyperpolitics. Media digital membuat politik jadi sangat performatif: percakapan, kemarahan publik, dan simbolisasi budaya di media sosial semakin intensif, tetapi tidak berujung konsekuensi kebijakan yang nyata.
Ini terikat erat dengan watak dari industri media sosial, yang mengguyur kita dengan konten yang didesain untuk membuat kita ketagihan mengonsumsi informasi sekaligus semakin cepat lupa. Tapi di saat yang sama, kanal-kanal dan institusi yang mendorong keterlibatan politik tidak muncul, atau bahkan ditumpas.
Kita jadi mudah lelah bukan cuma karena bising, tetapi karena kita tidak berdaya di hadapan derita sistemik yang sering direduksi menjadi kebisingan. Apalagi ketika berhadapan dengan isu yang tampak besar dan berada di luar kuasa kita: penguasa dan miliuner kebal hukum, kekerasan militer, hingga bencana alam.
Lantas kita bisa apa?
Ada beberapa solusi yang acap ditawarkan, termasuk membatasi konsumsi media dan berfokus pada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Poin ini bisa jadi saran yang relevan untuk sebagian orang. Algoritma media sosial didesain untuk menuai engagement. Ia tidak peduli kamu terhibur, marah, kesal, asalkan kamu klik dan share. Mengenali limitasi psikologis personal adalah bagian dari duty of self care.
Tentu dengan catatan: peristiwa buruk yang merugikan banyak orang tetap perlu perhatian dan tekanan agar ia diselesaikan. Menemukan keseimbangan antara kesehatan mental dan staying informed ini yang perlu disesuaikan oleh masing-masing orang dan dihadapi bersama secara komunal.
Sementara itu, poin lainnya, “berfokus pada hal kecil yang bisa kita lakukan”, memang baik untuk menjaga semangat dan kesehatan mental. Masalahnya, isu struktural tidak cukup diselesaikan dengan solusi individual.
Misalnya, secara individu kita bisa ngompos, bersepeda ke kantor, atau ganti ke kendaraan listrik. Tapi itu sangat kecil dampaknya selama pemerintah dan korporasi masih mengabaikan pengelolaan sampah atau membakar batubara secara ugal-ugalan.
Kita bisa ikut kirim bantuan atau program karitatif seperti tanam hutan yang dipromosikan Ferry Irwandi, misalnya. “Warga bantu warga” perlu, namun ia hanya mengatasi gejala dan bukan sumber masalah. Selama kebijakan penanganan bencana masih buruk, tahun depan korban akan jatuh lagi. Hutan tinggal dibakar lagi.
Masalah utama kita bukanlah krisis berita buruk, namun krisis partisipasi politik yang bermakna.
Demokrasi Indonesia dikerdilkan jadi mencoblos 5 tahun sekali tanpa politik harian yang nyata. Saat politik partai masih kotor dan tidak inklusif, serikat buruh dibatasi, serta turun ke jalan dihalang-halangi, aktivitas politik kita seolah dibatasi pada mengonsumsi konten dan sambat di Instagram.
Menurutku, kita sebagai warga perlu merenggut kembali politik harian secara perlahan. Kita perlu kembali berkomunitas, entah sekadar nongkrong di gigs atau ikut klub buku. Atau lebih bermakna lagi: gabung serikat pekerja. Di sana, kita budayakan membicarakan hal-hal yang penting. Sedikit demi sedikit, kita geser ruang percakapan publik dari ruang digital yang tidak manusiawi. Sementara teknologi digital cukup kita jadikan alat, semacam poros untuk berkomunitas, ketimbang sebagai sarana doomscrolling seharian.
Sementara itu, pemangku kepentingan seperti akademia, media progresif, organisasi masyarakat sipil, influencer, atau bahkan politisi (jika masih ada yang peduli) perlu berupaya membantu warga untuk menyalurkan aktivitas politik harian secara bermakna. Di tengah dunia yang sudah terlalu bising, menambah informasi atau melakukan edukasi saja ternyata tidak cukup. Isu viral bisa meningkatkan kesadaran, namun masih jauh dari mengubah kebijakan.
Gimana caranya agar publik dibantu terus terlibat dalam kasus tambang Raja Ampat yang sempat viral? Dengan gerakan gelombang protes 17+8? Ketika aksi demo ditekan aparat, atau warga terlalu lelah bekerja 9-to-5 di tengah panas krisis iklim untuk turun ke jalan, apa yang bisa kita lakukan untuk memberi tekanan efektif yang mengubah situasi? Adakah hakim yang bisa disurati? Perlukah kita meniru aksi boikot seperti kampanye melawan Israel?
Banyak pertanyaan sulit, dan tidak ada solusi mudah. Sementara itu, mungkin kita cuma bisa ikut nasihat Maudy Ayunda dengan melakukan “hal-hal kecil” dalam kendali kita. Tapi jangan-jangan, yang ada di kendali kita tidak sekecil itu.
