Foto oleh Fikri Yusuf (ANTARA FOTO):
Persiapan upacara kemerdekaan di kantor Bupati Manggarai, NTT

Beberapa hari ini setelah bulan di kalender berganti, aku melihat sedikit hal yang berbeda saat ingin berangkat bekerja. Di sudut persimpangan jalan yang bising, di bawah terik matahari yang memanggang aspal, mataku tertuju pada sebatang buluh yang sedikit menguning. Di ujungnya, kain merah putih berkibar lemas, seakan kehabisan napas terkepung asap knalpot dan partikel rapat polusi ibu kota. Di bawahnya, duduk seorang bapak tua bersandar pada ujung trotoar yang berantakan dengan ponsel jadul bermodel papan tik. Keriput pada wajahnya seperti memetakan sejarah kehidupan yang panjang, namun sayangnya, dagangannya selalu terlihat sepi. Dagangannya yang berupa bendera-bendera tersebut rapi terpajang di antara dua pepohonan dekat selokan, menunggu ada yang mengangkut untuk dikibarkan pada halaman masing-masing, sementara kendaraan melintas tak acuh, berpacu menuju tujuan masing-masing karena posisi matahari lambat laun makin tinggi.

Pemandangan itu membuatku terdiam dan bertanya-tanya pada riuhnya jalanan: apa makna bulan ini bagi kita sekarang?

Mari jujur pada diri sendiri, saat bulan Agustus tahun ini tiba, hal pertama yang mungkin dicari oleh banyak dari kita adalah deretan angka merah di kalender. Kemerdekaan perlahan seolah menyusut maknanya, menjelma sekadar long weekend. Menjadi sebuah dalih manis untuk melarikan diri dari perangkap kubikel di kantor, berburu tiket promosi ke luar kota, atau sekadar memantau promo diskon kemerdekaan terhadap benda yang sudah lama mematung di keranjang toko online. Kita merayakan tanggalnya, tapi mungkin lupa merangkul makna utamanya. Bagi sebagian orang, merdeka tak lebih dari kebebasan dari rutinitas sejenak, bukan pembebasan dari belenggu yang lebih mendasar.

Lebih ironis lagi saat kita melihat bagaimana “perayaan” tersebut saat ini menjadi sebuah paksaan. Beberapa waktu lalu, lini masa kita disuguhi berita pilu tentang seorang tukang cukur rambut yang sedang bekerja. Ia didatangi orang dari kecamatan, ditegur dengan keras, lalu dipaksa untuk memasang bendera merah putih di tempat usahanya. Tak henti di sana, ia pun harus membuat video klarifikasi, meminta maaf seperti ia telah melakukan dosa besar yang mengancam kedaulatan negara karena berkata “kata siapa sudah merdeka?”

Aku menelan ludah melihat berita tersebut. Ada perasaan berang yang tertahan di dada. Sejak kapan kemerdekaan menjadi sebuah ketakutan bagi rakyat kecil? Jika untuk mengibarkan selembar kain saja harus didorong oleh intimidasi, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Nasionalisme seakan direduksi menjadi sekadar kain yang wajib dipajang lalu menjadi ketakutan sendiri bagi orang yang memajangnya. Barangkali bagi masyarakat kecil tersebut, membeli bahan pokok untuk mengamankan makan malam keluarga lebih penting ketimbang harus membeli seutas kain yang sifatnya seremonial.

Saat melihat kemelut lini masa yang cukup berserak itu, ingatanku kemudian melayang pada naskah monolog Putu Wijaya yang berjudul “Apakah Kita Sudah Merdeka?”. Ada sebuah adegan yang selalu terngiang; tentang seorang bocah kecil yang berdiri dengan kepolosan yang menusuk. Ia bertanya dengan suara yang bingung kepada kakeknya dengan pertanyaan, “Kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin, kek?”. Lalu kakeknya menjawab penuh amarah dengan kalimat “Kita memang sudah merdeka, tapi jika kamu itu lapar, terpuruk, miskin, gagal, itu bukan urusan kemerdekaan!”

Bocah dalam adegan tersebut seperti mewakili jutaan pertanyaan yang tak berani kita suarakan. Ia berperan sebagai bocah polos yang tak mengerti tatanan makroekonomi atau janji-janji politik. Yang ia tau, jika rantai penjajahan itu sungguh sudah terputus, seharusnya perut tak lagi lapar, kakeknya tak lagi harus membungkuk kalah pada keadaan dengan kaki yang pincang, lalu tak ada lagi keringat keputusasaan untuk menebus satu porsi makan siang dari piring yang kosong. Namun nyatanya, kemerdekaan itu belum mendarat di gubuk kecil mereka.

Kepedihan ini semakin beralasan jika kita menengok ke ujung barat Nusantara. Luka yang menganga di tubuh bangsa ini tak hanya soal perut yang lapar, tapi juga soal rasa aman yang diabaikan. Sudah hampir setahun berlalu sejak alam murka dan merenggut banyak hal dari saudara-saudara kita di Sumatra (khususnya Aceh), namun penanganan bencananya masih terasa mandek. Langkah pemulihan seumpama tertimbun tumpukan kertas birokrasi yang macet. Baru-baru ini, Nusantara bagian timur merasakan duka yang sama sehingga dampak gempa di NTT juga butuh perhatian lebih. Bukankah kemerdekaan yang sejati adalah hadirnya pelukan negara saat rakyatnya menggigil kehilangan tempat bernaung? Nyatanya, saudara-saudara kita terkesan dibiarkan menanti dalam ketidakpastian, diminta merayakan Hari Kemerdekaan di atas tanah yang janji restorasinya masih tertunda. Sementara itu di istana, para wakil rakyat dengan muka tebal menikmati jamuan yang bahkan tidak dapat dibayangkan mewahnya jika dihidangkan di lokasi bencana.

Tukang cukur yang dipaksa meminta maaf, saudara-saudara kita di Sumatra yang masih menanti uluran tangan, dan bapak tua penjual bendera di pinggir jalan itu adalah wajah-wajah yang sama. Mereka adalah saksi bisu dari kemerdekaan yang masih terasa elitis, seolah kemerdekaan itu hanya bisa dirayakan utuh oleh mereka yang merasa aman dan punya uang untuk pergi berlibur saat tanggal merah.

Aku tidak sedang menyalahkan siapa-siapa, apalagi mereka yang butuh liburan untuk merawat kewarasan dari kerasnya hidup di situasi saat ini. Aku hanya berpikir, barangkali kita semua perlu berhenti sejenak. Menatap lagi tanggal merah di pertengahan Agustus tersebut menjadi bukan sekadar penanda hari libur, melainkan pengingat begitu banyak arti dari kemerdekaan.

Bahwa selama masih ada bapak tua yang menatap kosong di depan merah putih yang tak kunjung laku, selama rakyat kecil diintimidasi atas nama kedaulatan negara, dan selama saudara-saudara kita korban bencana dibiarkan berjuang sendirian, tugas kemerdekaan saat ini sebetulnya sungguh jauh dari kata selesai.